Kamus ini menjelaskan arti kata/frase undang-undang perburuhan menurut KBBI Edisi III. Selain arti, mungkin juga disertakan contoh kalimat yang menggunakan kata undang-undang perburuhan.
undang-undang perburuhan= un.dang-un.dang perburuhan undang-undang yg mewujudkan kebijakan pemerintah pd status sosial-ekonomi para buruh
Berbagai contoh kalimat untuk kata atau frase "undang-undang perburuhan" tersedia di halaman contoh kalimat. Silakan kunjungi halaman khusus contoh kalimat menggunakan kata undang-undang perburuhan untuk melihat berbagai penerapan riil di kehidupan nyata.
Lebih lanjut mengenai undang-undang perburuhan
undang-undang perburuhan terdiri dari 2 kata. Kata tersebut mempunyai 10 kata terkait yakni sebagai berikut:
buruh |
bu.ruh [n] orang yg bekerja untuk orang lain dng mendapat upah; pekerja: -- pelabuhan; -- tambang |
kebijakan |
ke.bi.jak.an [n] (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dl pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sbg garis pedoman untuk manajemen dl usaha mencapai sasaran; garis haluan: -- Pemerintah mengenai moneter perlu dibahas oleh DPR |
mewujudkan |
me.wu.jud.kan [v] (1) menjadikan berwujud (benar-benar ada dsb); (2) menyatakan; melaksanakan (perbuatan, cita-cita, dsb); (3) menerangkan (memperlihatkan) dng benda yg konkret |
para |
pa.ra [p] kata penyerta yg menyatakan, pengacuan ke kelompok: -- tamu mulai berdatangan [n] karet; getah (perca): (per)kebun(an) -- [n] , pa.ra-pa.ra n (1) anyaman bambu dsb tempat menaruh perkakas dapur; pagu; (2) rak untuk menjemur ikan; (3) rak atau jala untuk menaruh barang-barang (di kereta api) [kp] parasut [n] (1) prajurit dl kesatuan angkatan udara; (2) kesatuan angkatan udara |
pemerintah |
pe.me.rin.tah [n] (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; (2) sekelompok orang yg secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara): ~ negeri dimisalkan pengemudi negara; negara memerlukan ~ yg kuat dan bijaksana; (4) badan tertinggi yg memerintah suatu negara (spt kabinet merupakan suatu pemerintah): beberapa anggota DPR meminta supaya ~ segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR; jawaban ~ dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; (5) negara atau negeri (sbg lawan partikelir atau swasta): baik sekolah ~ maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat; (6) pengurus; pengelola: ~ perkebunan dan tambang |
perburuhan |
per.bu.ruh.an [n] yg bertalian dng urusan, pekerjaan, dan keadaan kaum buruh: undang-undang -- |
status |
sta.tus [n] keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb) dl hubungan dng masyarakat di sekelilingnya |
buruh harian |
buruh yg menerima upah berdasarkan hari masuk kerja |
buruh kasar |
buruh yg menggunakan tenaga fisiknya krn tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu |
buruh musiman |
buruh yg bekerja hanya pd musim-musim tertentu (msl buruh tebang tebu) |
Jika informasi mengenai "undang-undang perburuhan" ini bermanfaat, silakan anda bagikan ke teman atau simpan di akun media sosial memakai menu berikut.
Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan atau KBBI daring merupakan versi online dari KBBI edisi ketiga yang diluncurkan pada tahun 2008.
Kamus ini memuat 78.000 lema. Isi (kata dan arti) dalam kamus ini merupakan Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (dahulu Pusat Bahasa).